Rabu, 16 September 2026
Rapat Komisi IV DPR RI membahas anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027
OLEH TIM REDAKSI | 16 SEPTEMBER 2026 JAKARTA — Pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp 28,02 triliun pasca pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Sebesar 65 persen dari total anggaran tersebut dipusatkan pada Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), dengan komoditas padi mendominasi porsi hingga Rp 9,94 triliun. Meski agenda besar swasembada pangan mendapat dukungan penuh dari parlemen.
Komisi IV DPR RI mengingatkan agar masifnya program produksi tidak mengabaikan nasib dan perlindungan petani di akar rumput. Berdasarkan data paparan Raker, anggaran besar dialokasikan untuk cetak sawah baru senilai Rp 525 miliar di Papua Selatan dan rehabilitasi 100 ribu hektare lahan sawah (Rp 1,58 triliun). Di sisi lain, anggaran perlindungan risiko seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dinilai minim dibanding masifnya modernisasi alat mesin pertanian.
Rina Saadah Mengikuti rapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian membahas Anggaran Tahun 2027
Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Hj. Rina Sa’adah, menyoroti tantangan sinkronisasi program di lapangan. Ia menekankan bahwa banyaknya program dan besarnya anggaran harus benar-benar terintegrasi untuk memberikan dampak langsung pada ekonomi petani. “Benih harus bertemu dengan air. Alsintan harus bertemu dengan operator yang mampu menggunakannya. Lahan yang diperbaiki harus langsung terhubung dengan budidaya dan pasar. Sawah baru akan benar-benar berarti ketika mampu menghasilkan panen secara berkelanjutan dan menambah pendapatan petani,” ungkap Rina. Anomali alokasi juga terlihat pada sektor hortikultura, di mana 76,3 persen anggarannya (Rp 1,62 triliun) tersedot murni untuk benih bawang putih.
DPR mempertanyakan urgensilangkah ini di tengah kebutuhan stabilisasi harga komoditas strategis harian lain seperti cabai dan bawang merah, yang sering memicu inflasi nasional. Sementara itu, demi mendukung program prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG), DPR mendorong penguatan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang saat ini hanya mendapat porsi 5,9 persen (Rp 1,66 triliun). Integrasi suplai daging dan susu lokal dinilai esensial agar program ini tidak menjadi karpet merah bagi produk impor. “Swasembada yang paling kokoh adalah ketika negara semakin aman pangannya, dan petani yang menghasilkan pangan itu semakin baik kehidupannya. Petani hidup dari hasil yang mereka bawa pulang setelah panen, bukan dari angka produksi nasional,” tutup srikandi Fraksi PKB tersebut.
#RinaSaadah#DPRRI##AnggaranKementan2027
#KesejahteraanPetani