Rabu, 16 September 2026
Rapat Komisi IV DPR RI membahas Kesejahteraan Para Nelayan pada Tahun Anggaran 2027
OLEH TIM REDAKSI | 16 SEPTEMBER 2026 JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan usulan tambahan anggaran fantastis hingga 181,5 persen untuk Tahun Anggaran 2027. Dari pagu awal Rp 16,65 triliun, KKP mengusulkan tambahan menjadi Rp 30,22 triliun guna mengejar target produksi perikanan 27,25 juta ton dan mempercepat modernisasi kelautan. Lonjakan anggaran ini mencakup program mega-proyek seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dialokasikan Rp 6,07 triliun pada tahap awal, pengembangan 9.000 lokasi budi daya ikan darat, hingga revitalisasi tambak nila salin di Pantura sebesar Rp 5,44 triliun.
Namun, Komisi IV DPR RI mewanti-wanti KKP terkait risiko eksekusi dan keadilan bagi 96 persen nelayan tradisional berkapasitas di bawah 10 GT yang masih berkutat dengan kesulitan BBM bersubsidi. Dalam Rapat Kerja Penyesuaian RKA TA 2027, Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Hj. Rina Sa’adah, mengingatkan agar modernisasi perikanan tidak berjalan sepotong-sepotong. Meskipun terdapat target dari Presiden untuk menghadirkan 950 kapal nelayan modern, alokasi awal saat ini hanya mencakup 50 unit kapal.
“Kapal baru benar-benar berarti ketika produktivitas meningkat dan ekonomi nelayan ikut menjadi lebih kuat. Ke depan, roadmap-nya harus terlihat sebagai satu ekosistem terpadu: bukan hanya jumlah kapal, tetapi juga kesiapan awak, pelabuhan, rantai dingin, hingga kepastian pasarnya,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut. Perhatian khusus juga diarahkan pada mega-proyek budi daya.
DPR menekankan pentingnya pemetaan offtaker (pembeli) agar ledakan produksi yang dihasilkan dari tambak udang terintegrasi maupun nila salin tidak merusak harga ikan di tingkat akar rumput. Budi daya dinilai berhasil hanya jika mampu memberikan margin keuntungan yang layak bagi pembudidaya. Selain infrastruktur fisik, DPR juga mengapresiasi langkah KKP dalam mengalokasikan dukungan bagi 4.102 penyuluh dan pelatihan untuk 4.500 masyarakat pesisir. “Investasi fisik dan investasi manusia harus berjalan beriringan. Pada akhirnya, ekonomi biru baru nyata dirasakan apabila hasil tangkapan punya pasar dan kehidupan keluarga pesisir menjadi lebih sejahtera,” pungkas Rina Sa’adah.
#RinaSaadah#DPRRI#EkonomiBiruKKP
#NasibNelayanKecil